Diduga Kades Srimenanti menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya sebagai Kepala Desa.

Bandar sribhawono, LantaiNews.com.-Alih – Alih melindungi warganya dan membela kepentingan warganya, Kepala Desa Srimenanti kecamatan Bandar Sribhawono ini justru bertindak sebaliknya, dengan sewenang – wenang Beliau menggali Batu dan membangun diatas Tanah warganya tampa memenuhi janjinya untuk mengganti rugi tanah warga yang dengan iming-iming diganti rugi dan tidak akan digali batunya.

Hal ini terungkap saat NGO Lantai bersama awak media mendatangi lokasi wisata didesa Srimenanti. Beberapa waktu yang Lalu, warga yang kecewa dengan ulah Sunardi (kades) menyampaikan uneg – uneg yang selama ini dipendam dan meminta kepada tiem untuk mengupayakan agar beliau mendapatkan kembali haknya. Warga berinisial NK ini menyampaikan bahwa tanah yang digunakan untuk membangun destinasi wisata itu adalah miliknya dari warisan kedua orangtuanya.”sampai hari ini serupiahpun saya belum menerima ganti rugi, padahal waktu pak Nardi datang dan meminta tandatangan untuk membangun destinasi wisata di Tanah pribadi milik saya dia berjanji untuk mengganti rugi tanah itu, sejak tahun 2018.ini boro – boro diganti malah pohon – pohon dirusak, dan batunya digali buat mbangun TPT dan drainase Proyek Dana Desa, setiap ditanya jawabnya nanti – nanti terus” ujar NK kesal.
NK juga menjelaskan bahwa tanah ini peninggalan Almarhum orangtuanya yang didapat dari membeli dan ada surat jual beli yang syah. Dan NK berharap agar NGO Lantai bisa membantu dirinya mendapatkan kembali Haknya yang sudah dikuasai Desa tampa alasan yang jelas.

Ditemui dikediamanya beberapa waktu yang lalu, Sunardi kades Srimenanti tidak merespon konfirmasi dari NGO Lantai,dan awak media. Bahkan terkesan menantang untuk menempuh jalur hukum.

Firdaus Np Sekjen NGO Lantai menyayangkan tindakan Kepala Desa Srimenanti yang terkesan sewenang – wenang dan arogan ini, “kita kembalikan ke korban,kalau memang beliau ingin menempuh jalur hukum kita akan bantu pendampingan dan kawal proses hukumnya, tapi ini jelas melanggar aturan, seharusnya proyek DD tidak dibangun di Tanah Warga, tujuan Pemerintah nenggelontorkan Dana Desa untuk membangun Desa, bukan malah merugikan. Warga, ini jelas perbuatan melawan hukum dan merupakan bentuk arogansi Kepala Desa,bisa dijerat dengan pasal penyalah gunaan jabatan dan kewenangan” pungkasnya. (Edo)

736 views

Leave a Comment