Di Kabupaten Lampung Timur, si Miskin Modali Pengusaha

Lampung Timur,LantaiNews.com,-Bantuan sosial dari kementerian sosial melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), terlambat didistribusikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Lampung Timur. Ditahun anggaran 2020, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial telah mentransfer dana bantuan sosial melalui program BPNT ke masing-masing KPM sejak awal februari lalu. Besarnya jumlah pun bertambah dari Rp.110.000;, menjadi Rp.150.000;, perbulan.

Namun sayangnya, program BPNT yang bertujuan mulia diduga dicederai oleh kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu demi mendapatkan keuntungan. Pasalnya, KPM sudah sejak 23 februari 2020 lalu sudah diminta untuk bertransaksi di tiap-tiap e-warong namun sampai saat ini sembako yang mereka beli belum juga diterima.

Saat dikonfirmasi, salah satu petugas Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Lampung Timur di Waway karya Agus Andrianto mengatakan, “benar kartu combo para KPM sudah dapat transfer dari pemerintah pusat sejak februari dan sudah dilakukan transaksi oleh KPM di E-WARONG, namun memang ada keterlibatan pendistribusian dari pihak suplyer”, ucap Agus saat dikonfirmasi via phone rabu (11/3/2020).

Saat ditanya soal adanya transaksi terlebih dahulu sebelum menerima barang apakah sesuai dengan Pedoman Umum (Pedum) BPNT 2020, apakah dibenarkan transaksi dulu sebelum terima barang, Agus sedikit mengelak dan mengatakan, “belum ada transaksi, secara keseluruhan di Lampung Timur ya begitu, dan adanya suplayer karena E-WARONG tidak mampu dalam hal permodalan”, kata Agus.

Ditanya apakah E-WARONG memang tidak siap bila TKSK mengatakan modalnya ngga kuat dan siapa yang mengarahkan E-WARONG untuk melakukan hubungan dengan Suplyer, Agus mengatakan, “E-WARONG didirikan dari kelompok KPM didesa masing-masing, dan yang merekomendasikan adalah Perbankan, Pemerintah Desa dan Kecamatan. Jadi bukan tidak siap untuk mendistribusikan, tapi memang modalnya besar dan KPM-nya banyak, mereka nggak mampu, bisa-bisa mereka merugi bila melayani pembelian KPM, ngga ada yang mengarahkan E-WARONG mereka berhubungan sendiri, dulukan saat sosialisasi dikecamatan suplyer bertemu langsung”, jawab Agus.

Ironisnya, jika tidak ada yang mengarahkan atau mengkondisikan mengapa bisa terjadi 11 E-WARONG yang ada di kecamatan Waway Karya bahkan semua E-WARONG yang ada di Kabupaten Lampung Timur pengadaan barangnya disuplai oleh pengusaha dari perusahaan besar.

Diketahui saat wartawan mengkonfirmasi salah satu E-WARONG yang ada di kecamatan Waway Karya sangat berbeda dengan keterangan TKSK, bahwa transaksi dari KPM ke E-WARONG sudah dilakukan antara tanggal 20 sampai 23 februari lalu, dan E-WARONG telah mentransfer ke rekening perusahaan suplyer dibawah tanggal 25 februari lalu. Pemilik E-WARONG yang enggan disebutkan namanya mengatakan, “ibu-ibu sudah sering bertanya kepada saya, kapan kok berasnya belum datang juga, pertanyaan itu membuat kami merasa sedih karena yang bertanya mengatakan kalau dirumahnya sudah tidak ada beras”, ucap inisial S (pemilik E-WARONG).

Masih kata S, “kami bukan tidak siap melakukan pengadaan, didesa kami banyak sekali gilingan padi dan pengusaha ayam petelur yang bisa kami ajak kerjasama. Malah kalau memang aturannya kami yang berhak melakukan pengadaan, itu lebih baik karena kami bisa melayani pembelian KPM secara maksimal. Jangan kami dianggap tidak mampu, dan kami juga bingung kenapa kami harus transfer duluan ke suplyer. Inikan sama dengan kami memodali suplyer”, ucap inisial S.

Lebih lanjut S mengatakan”, saya sudah telpon PT.MJM, katanya sabar karena ada kendala kendaraan, dan mereka berjanji besok hari kamis akan kirim barangnya”, tutup S.

Anggota tim Kuasa hukum PT.Mubarokah Jaya Makmur (MJM) Ketut via sambungan WhatsApp membenarkan, bahwa PT.MJM kebagian menyuplai lebih dari separuh jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Timur, namun ditanya soal keterlambatan pendistribusian barang ke E-WARONG, Ketut tidak bersedia memberikan jawaban. “Datang saja langsung ke Kantor Bang, nanti akan ada jawabannya”, tulis Ketut via sambungan WhatsApp.

Namun saat ditanya apakah wartawan bisa bawa Handphone masuk untuk konfirmasi, Ketut tidak memberikan jawaban. Perlu diketahui, bahwa manajemen PT.Mubarokah Jaya Makmur melalui Securiti tidak memperbolehkan wartawan, NGO ataupun Elemen masyarakat untuk membawa Handphone dan kamera masuk ke dalam Kantor, hal ini pernah dialami tim NGO LANTAI ditahun lalu, bahkan tim sempat diminta kuasa hukum untuk menulis surat permohonan konfirmasi, alhasil setelah surat dikirim pihak manajemen tidak bersedia bertemu.

Dilain pihak, Murtadho, SE Ketua Umum NGO LANTAI menanggapi carut-marutnya progam BPNT, menyayangkan sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur yang terkesan tidak serius dan cepat tanggap dalam menangai masalah ini, “Seharusnya ini cepat disikapi dan ditindak, karena ulah para oknum. Penyalur sudah sangat berani dan sangat terkesan semau-maunya, Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur dan Tim Satgas Pangan jangan cuma diam dan tutup mata, segera ambil tindakan supaya tidak berlarut-larut, kejadian ini sama halnya orang miskin memodali pengusaha”, tegas Murtadho.

Dan sampai berita ini diturunkan, belum ada jawaban dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung atas pertanyaan wartawan via sambungan WhatsApp.
(Penulis:Raja Niti)

1.135 views

Leave a Comment