Terkait BPNT di Lam-Tim, Staff Khusus Presiden Bidang Sosial dan Praktisi Hukum Senior Berikan Tanggapan

Lampung Timur,LantaiNews.com.-
Terkait dugaan pelanggaran Pedoman Umum dalam pelaksanaan pendistribusian bantuan BPNT yang terjadi di wilayah Kabupaten Lampung Timur, Staff khusus Presiden bidang sosial Angkie Yudistia akan melakukan penelusuran atas informasi yang ia dapat dari pemberitaan di media online.

Saat dikonfirmasi wartawan via sambungan mobile phone kamis siang (12/3/2020), Angkie mengatakan, “terkait hal ini, saya akan melakukan pengumpulan informasi dulu, mengenai tindakan kedepannya nanti kita koordinasikan lagi”, jawab Staff Khusus Presiden bidang sosial disela-sela kesibukannya.

Sementara itu dalam penelusuran lanjutan dilapangan, wartawan menjumpai kendaraan pengangkut barang yang sedang membongkar muatan beras di salah satu E-WARONG di Kecamatan Waway Karya. Diketahui kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang mengirim barang dari PT.Mubarokah Jaya Makmur yang akan didistribusikan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Agus Winanto karyawan PT.Mubarokah Jaya Makmur yang turut serta dalam pengiriman barang ke wilayah Kecamatan Waway Karya menuturkan kapada wartawan. Bahwa ia, tidak bisa memberikan informasi secara detail tentang kegiatan perusahaan PT.MJM. “Saya takutnya nanti salah dalam memberikan informasi pak, saran saya bapak langsung saja kekantor”, ucap Agus.

Namun, dari Agus wartawan berhasil mendapatkan informasi bahwa E-WARONG sebelum menerima barang telah terlebih dahulu mentransfer dana ke PT.MJM. “Pertama permintaan dari E-WARONG, lalu pihak perusahaan mengkroscek stock barang, bila mencukupi sesuai permintaan, baru pihak E-WARONG membayar dan setelah itu barang dikirim ke KPM”, pungkasnya.

Tika, Ketua kelompok pengelola E-WARONG Berkah yang ada di desa Karya Basuki Kecamatan Waway Karya saat di komfirmasi wartawan, menuturkan bahwa pengiriman barang ini baru pertama kalinya ditahun 2020, dan baru jatah dibulan januari yang turun, untuk februari belum dikirim. “Jumlah KPM yang ada di sini sebanyak 289, adapun jenis barang yang akan didistribusikan berupa beras 10 kg, telur 8 butir, kentang 1/2 kg, kacang hijau 1/4 kg. Besaran dana yang diterima KPM perbulan Rp.150.000;”, tutur Ika.

Saat ditanya tentang pengadaan barang, dan perihal pembayaran ke PT.MJM, Ika dan kawan-kawan terkesan menutup-nutupi, “tanya ke TKSK aja pak”, ucap Ika.

Dari hasil pelusuran sementara, dapat disimpulkan bahwa adanya Pedum BPNT tahun 2020 tidak menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan program BPNT di wilayah Kabupaten Lampung Timur terutama di Kecamatan Waway Karya. Prinsip 6 T yakni Tepat Sasaran, Tepat Kualitas, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat harga, Tepat administrasi sesuai dengan Pedum diabaikan, ini terbukti bahwa jadwal pendistribusian barang mulai dari bulan Januari baru kali ini didistribusikan. Ditambah dugaan pengadaan barang yang dimonopoli oleh perusahaan besar, belum lagi transaksi terlebih dahulu sebelum menerima barang.

Praktisi Hukum senior DR.Aulia Taswin, SH.MH, saat dimintai tanggapannya terkait temuan dan maraknya pemberitaan tentang program BPNT oleh media lokal di Lampung Timur dari pandangan sisi hukum mengatakan, “yang namanya praktek jual beli, barangnya harus ada, baru dilakukan pembayaran, jika ini benar terjadi adanya transaksi baik dari KPM ke E-WARONG ataupun dari E-WARONG ke perusahaan, maka ini bisa dikatakan suatu pelanggaran. Apalagi setiap program pemerintah sudah ada aturannya yang harus dipatuhi dan menjadi acuan, maka setiap pelanggaran pasti ada sanksinya”, tegas DR.Aulia Taswin, SH.MH pada wartawan.
Penulis:Raja Niti

1.217 views

Leave a Comment