Program BPNT Tak Mengacu Pedum, Kadis Sosial Lam-Tim Persilahkan E-WARONG Lakukan Pengadaan Sendiri

Lampung Timur, LantaiNews.Com. -Santernya pemberitaan tentang program BPNT di wilayah Kabupaten Lampung Timur melalui media online, cetak maupun fostingan warganet melalui media sosial. Rupanya masih dianggap hal yang biasa-biasa saja oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
Pasalnya, keluhan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengenai ketidak jelasan tentang harga barang maupun mekanisme penyaluran yang semestinya mengacu pada Pedoman Umum dari awal digulirkan program BPNT tidak pernah diindahkan. Bahkan pihak terkait di wilayah Kabupaten Lampung Timur seolah-olah menyepelekan aturan maupun Pedum BPNT.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur Darmuji, mengakui bahwa banyak kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan program BPNT. “Banyak perbaikan-perbaikan yang kami lakukan, seperti Road show ke tiap-tiap Kecamatan. Kita lakukan pembinaan-pembinaan kepada E-WARONG, namun saat ini terhenti terkait himbauan pemerintah tentang wabah Corona”, ujar Darmuji.
Lebih lanjut ia mengatakan, “jadi kalau sejarah E-WARONG itu warung gotong royong, gotong royong dari para KPM. E-WARONG di Lampung Timur dibentuk pada tahun 2018, proses awal pembentukan diajukan oleh KPM-KPM dan di SK-kan oleh Kepala Desa, diajukan oleh kami ke Bank Mandiri, lalu Bank Mandiri yang mengesahkan E-WARONG. Dalam pelaksanaannya karena mereka ini warung gotong royong, untuk awalnya ini mereka kan nggak punya modal kan, makanya kita dalam hal ini memandang adanya penyalur atau suplyer”,kata Darmuji.
“Dalam mekanisme penyalurannya, kalau penyalurnya meminta uang dahulu, uang ditarik dari KPM atau E-WARONG setor duluan ke penyalur, jelas ini menyalahi. Namun kadang-kadang E-WARONG meminta KPM menggesek duluan karena KPM kita dinamis, ada yang saldonya masih kosong, ada yang kemarin belum dapat sekarang ada dapat, ada pula penambahan KPM. Hal ini terjadi karena E-WARONG mau tahu jumlah pasti, berapa sih KPM yang aktif yang ada, setelah dia tahu jumlah itu baru dia memesan kepada suplyer. Setelah itu suplyer setor dulu barangnya ke E-WARONG, barangnya diterima dengan baik, cukup jumlahnya baru E-WARONG melakukan pembayaran ke suplyer”, tambah Darmuji.
Dan masih kata Kepala Dinas Sosial, “kalau soal E-WARONG mau mengadakan pengadaan sendiri, kita persilahkan saja E-WARONGnya, kan begitu. Asalkan fasilitasnya ada, dan adanya jaminan E-WARONG untuk sanggup mencukupi kebutuhan barang sesuai keperluan KPM. Adapun keuntungan yang diperoleh itu buat upah mereka sendiri dan untuk penguatan modal usahanya”, tutup Darmuji.
Menanggapi pernyataan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur tersebut, Murtadho. S. E, Ketua Umum NGO Lingkaran Analisis Transfaransi Indonesia(LANTAI) mengatakan. “penunjukan E Warung sudah melalui mekanisme penyaringan yang ketat,artinya dengan seleksi yang ketat kesiapan E warung sudah tidak diragukan lagi, yang dibutuhkan sekarang adalah penindakan terhadap pihak – pihak yang sudah memamfaatkan progam ini dengan cara kotor, guna meraup untung yang sebesar – besarnya.dengan berkedok sebagai suplayer, dan mestinya aparat hukum sudah bergerak dan menindak suplayer – suplayer nakal yang telah menghisap hak orang miskin ini,jelas pidananya ada. Karena sumber anggaran progam ini dari APBN, tinggal kita lihat apakah Aparat hukum mau serius menangani masakah ini atau sengaja menutup mata, dan membiarkan uang negara dijadikan bancakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. “ujarnya kesal.
(penulis Rajaniti)
671 views

Leave a Comment