Bangunan sarang walet di Ponpes Miftahul jannah. Desa SumberGede resahkan warga. 

Sekampung. LantaiNews.Com.- Bangunan Sarang walet yang berdiri dilingkungan PonPes Mitahul jannah desa Sumbergede kecamatan Lampung Timur. Disinyalir dibangun tampa izin yang harus dimiliki oleh pengusaha Sarang Walet. Bahkan warga sekitar juga tidak dimintai persetujuan untuk mendirikan sarang walet dilingkungan Mereka.

Hal ini diungkapkan warga kepada awak media LantaiNews.com.(kamis 26/03/2020) saat ditemui oleh awak media LantaiNews.Com.disekitar PonPes Miftahul Jannah “warga sudah gerah dengan adanya Sarang Walet di Sini, ga ada pemberitahuan apalagi persetujuan dari warga sekitar, berisik sekali pak, mereka nyetel kaset pengundang walet tiap hari, bahkan Kepala Desapun ga diberitahu akan dibangun Gedung Sarang Walet. “ujar warga berinisial AT ke Awak Media.
Disambangi Awak Media LantaiNews.Com dikediamnya,(Kamis 26/03/2020)Rahmadi penanggung jawab pembangunan Sarang Walet di Lingkungan Pondok MIFTAHUL JANNAH, desa Sumbergede Kecamatan Lampung Timur, menjelaskan. “bangunan tiga lantai itu sudah sejak 2014 dibangun dan sekarang sudah hampir Finishing,tidak ada IMB dan izin,pemberitahuan  kewarga dan ke Kepala Desa, apalagi ke perizinan OSS dan instansi terkait lainnya, kalau mau dipermasalahin atau dilaporkan silahkan, wong tanah – tanah saya, uang – uang Saya jadi ga ada urusan dengan Pemerintah dan warga”uharnya saat dikonfirmasi masalah Gedung walet tersebut.
Sumber di OSS menyampaikan mengenai usaha peternakan diatur dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor  18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU 41/2014).

Definisi usaha peternakan sendiri diterangkan dalam Pasal 1 angka 16 UU 41/2014 yang berbunyi:

Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.

Maka itu bisnis sarang walet pun dikategorikan sebagai usaha di bidang peternakan.

Sementara itu, berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan Bagian I disebutkan bahwa, jenis usaha peternakan dibedakan menjadi dua, yaitu:

  1. perusahaan peternakanyang berskala besar
  2. peternakan rakyat yang berskala lebih kecil.

Baik membuat perusahaan peternakan maupun peternakan rakyat, keduanya harus mengantongi izin terlebih dulu. Hal ini diatur telah ditetapkan dalam Lampiran Kepmentan 404/2002, Bagian II angka 2 huruf a.

Bila tergolong sebagai perusahaan peternakan, berdasarkan lampiran Kepmentan 404/2002 maka wajib memiliki:

  • Persetujuan prinsip: mencakup IMB, Izin Tempat Usaha, hingga upaya pemantauan lingkungan
  • Izin usaha: disetujui bupati/walikota atau pejabat berwenang
  • Izin perluasan usaha peternakan

Jika tergolong peternakan rakyat, perlu mengurus Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat.

Dan nampaknya ini tidak berlaku bagi Rahmadi,pengurus Pondok Pesantren Miftahul Jannah desa Sumbergede kecamatan Sekampung,Lampung Timur prov Lampung, yang masih diwilayah hukum Negara Republik Indinesia.

(Murtadho. SE)

818 views

Leave a Comment