Merasa dizholimi kepala Desa Sumarno,23 perangkat Desa Labuhan Ratu 7 akan tempuh langkah Hukum.

LabuhanRatu,Lantainews.com. – Sikap Arogan kepala Desa Labuhan Ratu 7 kecamatan Labuhan Ratu kabupaten Lampung timur, yang telah memberhentikan sepihak 4 orang Kadus dan 19 ketua RT Tampa memperhatikan ketentuan yang berlaku, nampaknya akan berbuntut panjang.

Pasalnya 23 orang yang merasa terzolimi dengan tindakan Kepala desa Labuhan Ratu 7 ini bertekat akan membawa persoalan ini keranah hukum.
Perwakilan dari 23 orang ini Sugondo yang menjabat sebagai Kadus saat ditemui awak media di kediamannya (Jumat 04/09/2020)memaparkan dirinya dan ke 22 rekan nya sudah menjadi Kadus dan RT sejak 2019,dan belum pernah mengajukan pengunduran diri,atau menerima surat pemberhentian selaku Kadus dari kepala Desa Labuhan Ratu 7,(Sumarno)namun sejak awal 2020 dirinya dan rekannya tidak dipungsikan dan tidak menerima insentip yang menjadi hak mereka selaku perangkat Desa.
Untuk itu dirinya dan rekannya bertekat akan menuntut haknya secara hukum.
Sementara Sumarno Kepala desa Labuhan Ratu 7 saat hendak dikonfirmasi tidak ada ditempat dan tidak mau mengangkat TLP saat dihubungi,chat melalui wapun cuma dilihat Tampa mau menjawab,hingga awak media gagal melakukan konfirmasi sampai berita ini dirilis.
Sebagaimana kita tahu,Berdasarkan Permendagri No 67 Tahun 2017 ini dijelaskan perangkat desa diberhentikan karena tiga sebab. Pertama meninggal dunia, kedua atas permintaan sendiri, dan ketiga karena diberhenti.
Perangkat desa yang diberhentikan karena:
1. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Berhalangan tetap;
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan
5. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
6. Perangkat desa yang diberhentikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan hasil penetapannya disampaikan kepada camat paling lambat 14 hari setelah ditetapkan. Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa, telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
(Agus Anshori.)
516 views

Leave a Comment