Paket Proyek 10 M untuk Nanang Hermanto:Janji politik…????

Lantainewstv.com – Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto diketahui dimintai keterangannya sebagai saksi untuk perkara korupsi fee proyek pada Dinas PU-PR Lampung Selatan, kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Tanjungkarang, Rabu lalu, 24 Maret 2021.

Berikut rangkuman kesaksian Nanang Ermanto, khususnya terkait jatah paket proyek untuk dirinya sesuai dengan penyampaian eks Kadis PU-PR Lamsel Anjar Asmara, yang pada hari itu juga memberikan keterangan sebagai saksi.

Di awal-awal, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Taufiq Ibnugroho bertanya kepada Nanang Ermanto ihwal proyek untuk dirinya senilai Rp 10 miliar pada tahun 2018.

Berdasarkan rekaman visual dan suara yang dilakukan KIRKA.CO di ruang persidangan atas persetujuan majelis hakim, Nanang Ermanto menyatakan bahwa paket proyek puluhan miliar yang disediakan untuk dirinya adalah bagian dari perjanjian politik, yang tidak dijelaskan Nanang Ermanto secara rinci.

“Itu waktu itu, perjanjian politik untuk pengaspalan aspal bila wilayah saya menang. Alhamdulilah menang. Jadi saya nuntut, minta cepat segera diaspal. Itu aja. Dan akhirnya diaspal,” tutur Nanang Ermanto.

Atas jawaban tersebut, Taufiq Ibnugroho kemudian bertanya kepada Nanang Ermanto bagaimana kronologis penerimaan paket proyek tersebut.

Sebelumnya, Anjar Asmara telah menyatakan bahwa sebelum paket proyek itu disediakan, telah terjadi pertemuan dengan Nanang Ermanto dan Syahroni(terdakwa untuk perkara ini_red) di Hotel Nusantara.

Nanang Ermanto tidak membantah keterangan Anjar Asmara tersebut. Pertemuan itu menurutnya adalah bagian dari cara dia menuntut pengerjaan pengaspalan jalan di dekat rumahnya di Way Galih, Kecamatan Tanjungbintang.

“Ya minta dilanjutkan jalan itu lagi. Terkait jalan itu. Yang jelas, jalan di depan rumah saya saja, wilayah kampung saya (yang saya minta) dibangun,” imbuh Nanang Ermanto.

Taufiq Ibnugroho sempat bertanya lebih jauh kepada Nanang Ermanto terkait dengan paket proyek di luar nilai Rp 10 miliar. Mendapat pertanyaan itu, Nanang Ermanto membantah. Menurutnya, bila pun benar terjadi, hal tersebut tanpa sepengetahuannya. Nanang menuding bahwa telah terdapat pihak-pihak yang menjual namanya.

“Tidak (ada proyek lain yang disediakan ke saya). Tidak. Saya tidak tahu. Itu ngejual nama saya. Nggak ada saya minta-minta proyek nggak ada. Karena saya dengan pak Zainudin diingatkan tidak boleh main proyek-proyek. Kalau tidak ada uang minta dengan abang,” ucap Nanang menirukan kalimat Zainudin Hasan.

Pemeriksaan dan keterangan Nanang Ermanto ini akan diterakan dalam berkas perkara dua orang terdakwa, yakni Hermansyah Hamidi dan Syahroni. Berkas perkara kedua orang berangkat dari hasil pengembangan yang dilakukan KPK usai kasus Zainudin Hasan berkekuatan hukum tetap.

Pada kasus Zainudin Hasan, Nanang Ermanto juga sudah pernah memberikan keterangan sebagai saksi di ruang persidangan.

Bantahan Nanang Ermanto soal tidak adanya penyediaan paket proyek selain Rp 10 miliar tadi, diketahui telah tercatat dalam surat vonis Zainudin Hasan yang ditelusuri KIRKA.CO pada Senin, 12 April 2021.

Dalam surat vonis Zainudin Hasan sebanyak 656 halamanAnjar Asmara menyatakan paket proyek pada Dinas PU-PR tidak hanya tersedia kepada Nanang Ermanto pada tahun 2018. Tetapi pada tahun 2017, Nanang Ermanto disebut Anjar Asmara turut mendapat proyek senilai Rp 5 miliar.

Sepanjang apa yang dibaca KIRKA.CO pada surat vonis ini, panitera tidak mencatat penjelasan Nanang Ermanto tentang paket proyek senilai Rp 10 miliar. Hal ini berbanding terbalik dengan kesaksian Nanang Ermanto pada ”kasus korupsi jilid II di Lamsel” ini.

Efiyanto selaku Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk terdakwa Hermansyah Hamidi dan Syahronimengatakan bahwa Nanang Ermanto sudah sedikit jujur. Sebab pada bagian tertentu menurut hakim, Nanang Ermanto telah menyampaikan pengakuan.

Edo (sumber kirka.co)

154 views

Leave a Comment