Kades Sumber marga dan Sumur Bandung,dan Seorang Oknum Anggota Polisi Polres Lamtim diduga memback up pernikahan Anak usia Dini di Braja Saka.

Lampung Timur,lantainews.com – Pernikahan Anak usia dini masih marak terjadi di Kabupaten Lampung Timur.hal ini terjadi dengan berbagai Alasan yg membuat hal ini masih marak terjadi,kurangnya pemahaman orang tua dan lemahnya penegakan hukum terkait pernikahan dini membuat Orang tua tidak takut mengabaikan Aturan bahwa pernikahan anak usia dini bisa berakibat pidana dan menghancurkan masa depan Anaknya.

Seperti Maskur contohnya Warga Desa Braja saka kecamatan Way jepara,tampaRasa bersalah menikahkan anaknya FI (17 tahun) yang masih kelas 2 SMK YPI Way Jepara,dengan anak Laki – Laki yang masih Kelas 2 Di SMK Budi utomo way Jepara.Akibatnya keduanya harus berhenti sekolah dan hanya dinikahkan secara Siri dan dirayakan dirumah Maskur dengan meriah.

Saat dikonfirmasi Maskur mengakui pernikahan siri Anaknya dengan warga Sumbermarga,ini dilakukan karena ada jaminan dari 2 kepala desa,yaitu Kades Sumbermarga dan Sumur Bandung kecamatan Way Jepara kabupaten Lampung timur,menurutnya dirinya males Ribet mengurus Dispensasi untuk pernikahan Anaknya,dan yakin tidak akan ada masalah karena ada jaminan dari Dua kepala Desa tersebut,menurutnya jika ada masalah terkait pernikahan putrinya itu tanggung jawab Keduanya.

Sayangnya Awak media Gagal bertemu Kedua Kepala Desa tersebut karena didatangi kerumahnya Keduanya tidak ada ditempat.dan dihubungi via handphone pun tidak tersambung.Sedangkan pihak Orangtua anak laki laki yang masih anak anak juga menolak dikonfirmasi dengan alasan ga bisa menjelaskan,awak media pun diminta menghubungi Seorang anggota Polres Lampung Timur bernama Angga.karena menurutnya Angga inilah yan bisa menjelaskan Aturan Hukum terkait pernikahan anak dibawah umur.

Menilik pendapat pakar hukum yang dikutip dari Hukum Onlinne “Terdapat sedikitnya empat  alasan mempidanakan pihak-pihak yang terlibat pernikahan anak, karena   secara nyata dianggap telah  melanggar ketentuan pasal 26,  81 dan 88 UU nomor 23 tahun 2002  yang disempurnakan menjadi UU Nomor 35 tahun 2015 tentang perlindungan anak dan Pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 UU nomor 11/2008 yang telah disempurnakan dengan UU nomor 35/2015 tentang informasi dan transaksi elektronik, juga pasal 7 UU nomor 1 tahun 1074 tentang perkawinan dan Pasal 279 KUHP.

Pertama, pihak orang tua dianggap melanggar ketentuan  pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa  orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Kedua, pihak laki-laki yang menikahi anak-anak dapat disangkakan melanggar  pasal 81 yang   menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja  melakukan kekerasan  atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama  15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta dan paling sedikit Rp60 juta. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud  dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Ketiga, pihak orang tua dan laki-laki yang menikahi serta pihak yang membantu terlaksananya pernikahan seperti penghulu liar atau wedding organizer, dapat disangkakan melanggar ketentuan pasal 88 yang menyatakan setiap orang yang mengeksploitasi  ekonomi atau seksual anak dengan maksud  untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana penjara paling lama  10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah.

Keempat, pihak widding organizer yang mempromosikan pernikahann anak melalui media IT dapat dianggap  melanggar Pasal 27 (1) jo pasal 45 UU 11/2008 yang telah disempurnakan dengan UU nomor 35/2015 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang menyebutkan barang siapa dengan sengaja  atau tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi akan terancam hukuman pidana selama 6 tahun atau denda paling banyak 1 milyar sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (1).”

Jadi jika benar apa yang disampaikan kedua pihak tentang Sikap Dua kepala Desa yang justru menjaminkan dirinya dan jabatannya dan oknum Anggota polisi yang memback up perbuatan melawan hukum ini sangat disayangkan.

(Edo/tim)

589 views

Leave a Comment