Oknum Penghulu dan KUA Sekampung diduga menjadi Saksi pernikahan anak dibawah umur di bedeng 57 A Giriklopomulyo sekampung.

Sekampung,lantainews.com – Pernikahan anak dibawah umur terus terjadi Di Kabupaten Lampung Timur.bahkan disinyalir melibatkan oknum Penghulu,Kaum,aparat Desa dan Pegawai KUA kecamatan Sekampung.

Hal ini terkuak saat awak media Lantainews.com mendapat informasi warga terkait pernikahan anak dibawah umur di Desa Giriklopomulyo,antara Anak perempuan yang masih berusia 16 Tahun warga Desa Giriklopomulyo dengan Pemuda berusia 24 Tahun Warga 43 Batanghari.
Saat dikonfirmasi di kediamannya Jumat (23/04/2021),Rudi warga bedeng 57,Desa Giriklopomukyo kecamatan Sekampung kabupaten Lampung Timur,yang merupakan orangtua pengantin perempuan membenarkan bahwa pada Kamis malam (22/04/2021) anak perempuannya yan masih berusia 16 tahun menikah dengan seorang pemuda bernama Yogi (24 tahun)Warga Bedeng 43 Dirumahnya.menurutnya pernikahan ini terjadi karena suka sama suka.
Hadir dalam.pernikahan tersebut Bayan,kaum (Roji) dan penghulu (ujang) serta pegawai KUA Sekampung (Hidun)dan keluarga tentunya.Pernikahan ini dilaksanakan secara Siri sesuai petunjuk dari kaum ,Penghulu dan oknum pegawai KUA sekampung.menurutnya Putrinya tidak dalam kondisi hamil atau kondisi lain yang memaksa mereka harus menikah.
Rudi mengaku dimintai uang sebesar Rp 300.000.- oleh oknum penghulu (ujang) guna pernikahan tersebut dan sudah dibayarnya
Bukan itu saja beberapa saat setelah awak media menemui Rudi,ada seseorang yg menelepon bahwa mempelai pria adalah keponakan oknum purnawirawan TNI bernama Mualim,yang meminta awak media Tidak memberitakan soal pernikahan anak dibawah umur.

Menurut pendapat pakar Hukum Lbh Awalindo ,DR.Aulia taswin SH.MH Terdapat sedikitnya empat  alasan mempidanakan pihak-pihak yang terlibat pernikahan anak, karena   secara nyata dianggap telah  melanggar ketentuan pasal 26,  81 dan 88 UU nomor 23 tahun 2002  yang disempurnakan menjadi UU Nomor 35 tahun 2015 tentang perlindungan anak dan Pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 UU nomor 11/2008 yang telah disempurnakan dengan UU nomor 35/2015 tentang informasi dan transaksi elektronik, juga pasal 7 UU nomor 1 tahun 1074 tentang perkawinan dan Pasal 279 KUHP.

Pertama, pihak orang tua dianggap melanggar ketentuan  pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa  orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Kedua, pihak laki-laki yang menikahi anak-anak dapat disangkakan melanggar  pasal 81 yang   menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja  melakukan kekerasan  atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama  15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta dan paling sedikit Rp60 juta. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud  dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Ketiga, pihak orang tua dan laki-laki yang menikahi serta pihak yang membantu terlaksananya pernikahan seperti penghulu liar atau wedding organizer, dapat disangkakan melanggar ketentuan pasal 88 yang menyatakan setiap orang yang mengeksploitasi  ekonomi atau seksual anak dengan maksud  untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana penjara paling lama  10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah.

Keempat, pihak widding organizer yang mempromosikan pernikahann anak melalui media IT dapat dianggap  melanggar Pasal 27 (1) jo pasal 45 UU 11/2008 yang telah disempurnakan dengan UU nomor 35/2015 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang menyebutkan barang siapa dengan sengaja  atau tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi akan terancam hukuman pidana selama 6 tahun atau denda paling banyak 1 milyar sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (1).

 

(Edo/tim)

528 views

Leave a Comment